PENOLAKAN PERDA PENDIDIKAN KAB. SUBANG

Stop!

SEBELUM TERLAMBAT

STOP!!, sadarlah bahwa masih banyak siswa-siswi sekolah swasta yang di DO karena orang tuanya tak mampu membayar biaya sekolah dan anehnya anggaran untuk beasiswa ke Luar Negri lebih besar dibandingkan dengan alokasi  APBD yang diterima oleh tiap sekolah baik SLTP/SLTA.

STOP!!, apabila tidak ada kepastian penyediaan dana sekurang-kurangnya untuk empat tahun, maka ini tidak akan berhasil dan menghambur-hamburkan dana yang sudah dikeluarkan, dalam Permendagri No.25 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, ditegaskan agar daerah melakukan evaluasi atas kegiatan yang bersifat Multiyears dan kegiatan tersebut tidak melampaui masa jabatan Bupati.

STOP!!, ada 6000 anak subang lulus SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, angka melek huruf masih dibawah  95% dan rata-rata lamanya sekolah masih dibawah 7,5 tahun.

STOP!!, sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan belum memadai, perpustakaan daerah saja masih mengisi gedung juang. Dengan koleksi buku yang masih sangat terbatas dan usang, laboratorium dan dana penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang sangat terbatas, dan banyak perguruan tinggi di subang, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten subang.

STOP...!! Diskriminasi Pendidikan dan Pemborosan APBD yang tidak tepat.

LAWAN...!!   LAWAN...!!   LAWAN...!! 

Subang, 05 Juli 2010

GEMAS MENGGUGAT KASUS KORUPSI UPAH PUNGUT

GERAKAN MAHASISWA SUBANG ( GEMAS )

MENGGUGAT KASUS KORUPSI UPAH PUNGUT

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, Korupsi lebih kejam daripada terorisme! adalah sebuah ungkapan yang sangat tepat, karena imbas dari korupsi sangat lebih berbahaya daripada ladakan bom yang sering terjadi di Negeri ini, berita tentang korupsi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ini hampir setiap saat kita dengar berita dan Lihat di media cetak maupun elektronik, apakah para pelaku korupsi tidak pernah takut / jera dengan ancaman hukuman yang di jatuhkan pada mereka ???

Hari ini Rakyat Subang merasakan imbas yang cukup besar atas perilaku KORUP yang dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Daerah kabupaten Subang dengan Kasus Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Upah Pungut) yang sangat merugikan Rakyat sebagai objek Pajak dan merugikan keuangan Negara, melihat keterlibatan beberapa pejabat daerah dalam kasus ini, maka dengan ini kami Gerakan Mahasiswa Subang (GEMAS) menyatakan Sikap :

1. Tegakan Supremasi Hukum di Jawa Barat 
2. Hukum Tidak Mengenal Intervensi dan Tidak Pandang Bulu 
3. Korupsi UP  Merupakan Kasus Korupsi Berjama’ah, Maka Seluruh Penikmat  dan Pelaku Harus Mendapatkan Hukuman 
4. Tersangka Kasus UP  Jangan di Biarkan Bebas Berkeliaran, Bahkan Menduduki Posisi Strategis di Jawa Barat  Seperti Saudara Drs. BAMBANG HERYANTO, M.Si ( Kepala Dispenda Jawa Barat )  Mantan Sekda Subang yang  Hingga Detik Ini Masih Melenggang Bebas 
5.  Tersangka Kasus UP Jangan Berlindung di “Ketiak Gubernur Jawa Barat”

Jika Negeri ini bersih dari koruptor maka yakinlah kesejahteraan rakyat yang selama ini kita dambakan akan segera terwujud, namun jika para penegak hukum masih saja mandul, maka pengadilan rakyatlah yang akan terjadi.

Bandung, 30 Maret 2011

Jaka Septya Arizona

   ( Koordinator )

Link Berita Aksi Kasus Korupsi UPAH PUNGUT ( PBB )

1. Media Indonesia
2. Pikiran Rakyat
3. Tribun News
4. Klik Galamedia
5. Inilah Jabar
6. Radar Karawang
7. Jabar Kita

Aksi Moral BaTU Subang 1

Aksi Moral BaTU Subang 2

Aksi Menolak Politisi Busuk Kab. Subang

Aksi Moral Menolak Kekerasan Terhadap Wartawan

Aksi Penolakan Beasiswa Ke Jerman