Massa RRS Pasang Spanduk TRITURA Subang Saat Paripurna

INILAH.COM, Subang - Kesal karena tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang menerima, massa Rembug Rakyat Subang (RRS) memasang spanduk Tritura Subang di balkon rapat Paripurna.

Setelah sekitar 30 menit aksinya tidak ditanggapi oleh anggota Dewan, massa langsung merangsek ke dalam gedung DPRD yang sedang menggelar paripurna tentang LKPj.

Petugas DPRD sempat menghalangi massa yang hendak masuk. Namun setelah ada kesepakatan untuk tidak berorasi, massa akhirnya dipersilakan masuk dan naik di lantai 2 gedung DPRD.

Di lokasi sidang paripurna LKPj, massa membentangkan spanduk berisi tiga tuntunan rakyat subang (Tritura). Aksi belasan aktivis RRS itu pun sempat mengusik Ojang Sohandi yang sedang membacakan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.

Ia sempat berhenti beberapa saat dan menyaksikan spanduk yang terpasang di lantai 2 DPRD. Tidak beberapa lama Ojang melanjutkan membacakan pandangan pemerintah.

Aksi belasan massa itu tidak menggangu rapat paripurna. Usai memasang spanduk berisi tuntutan, massa kemudian turun ke lantai pertama.[ang]


Senin, 23 April 2012

Rembug Rakyat Subang Menolak Ojang Sohandi Dilantik

TINJAU Subang- Secara konstitusi, cepat lambat Ojang akan menduduki kursi Subang 1. Namun untuk sampai di situ, jalan Ojang harus mengghadapi sejumlah rintangan. Pada Senin (23/4) ini, puluhan massa dari Rembug Rakyat Subang akan mendatangi gedung DPRD. Mereka akan melakukan aksi penolakan penetapan Ojang sebagai bupati Subang.
"Kita akan aksi dengan agenda menolak Ojang Sohandi menjadi Bupati Subang dan mendesak segera lakukan carateker," ujar juru bicara Rembug Rakyat Subang, Jaka Septia Arizona kepada TINTAHIJAU.com

Massa akan meminta sebagai institusi perwakilan rakyat, DPRD harus mengedepankan keberpihakannya kepada rakyat dan tidak memanfaatkan masa transisi ini menjadi lahan "bergaining" kekuasaan.

"DPRD Subang agar berpihak kepada Rakyat, mendengarkan dan melaksanakan amanat Rakyat, serta tidak menjadikan aksi ini sebagai alat bargaining kekuasaan," tandasnya.

Aksi penolakan itu, imbuh Jaka, sebagai bagian dari rezim Eep Hidayat, sikap Ojang masih dibayang-bayangi oleh seniornya itu. Padahal, sebagai kepala daerah, Ojang bersikap tegas dan mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang manut kepada Eep Hidayat.

"Ini terlihat dari sikap tidak tegas Ojang atas tindakan dan ucapannya  tidak bersedia dilantik menjadi Bupati Subang, serta melakukan gerakan yang dilakukannya diluar tupoksinya," paparnya.

Senin, 23 April 2012

GEMAS MENDEMO KEJATI JAWA BARAT

BANDUNG, TRIBUN - Suasana mencekam terjadi di Jalan RE Martadinata atau tepat di depan kantor Kejaksaan Tinggi beberapa saat lalu dimana Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jawa Barat "Bambang Heryanto" dicambuk dan digantung warga Kabupaten Subang.

Bambang dianggap sebagai orang yang turut bertanggungjawab atas terjadinya kasus upah pungut di Kabupaten Subang pada periode 2005-2008 saat dia masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, selain aktor utama Eep Hidayat sebagai bupati.

Namun tentu saja Bambang Heryanto yang digantung dan dicambuk itu bukanlah Bambang yang sebenarnya, melainkan hanya orang yang diperankan oleh mahasiswa asal Kabupaten Subang yang menggelar aksi demonstrasi dan teatrikal di depan kantor Kejati untuk menuntut penuntasan kasus upah pungut Kabupaten Subang sampai akar-akarnya.

Beberapa saat lalu, puluhan mahasiswa asal Subang memang menggelar aksi demo yang diwarnai teatrikal untuk menuntut Kejati menyeret Kadispenda Jabar Bambang Heryanto ke Kebon Waru. Pasalnya Bambang adalah orang yang turut andil menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Subang tentang pembagian dana upah pungut dan bahkan turut menikmatinya.

"Kami mohon Kejati Jabar jangan takut ada intervensi Gubernur. Seret Bambang Heryanto ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," teriak koordinator pendemo, Jaka Septya Arizona.

Aksi demo diakhiri dengan aksi simbolisasi dimana para pendemo mendobrak paksa pintu gerbang Kejati sebagai simbol penegakan keadilan. (set)   

30 Maret 2011

Aundiensi Dengan DPRD Subang Komisi C Mengenai Infrastruktur Jalan Kab. Subang